Page 9 - SPM Dinkes 2020

B. GAMBARAN UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah
menetapkan bidang kesehatan merupakan urusan wajib yang harus

dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar
Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan bahwa Dinas Kesehatan mempunyai
tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang

kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Kesehatan melaksanakan fungsi:
1. perumusan kebijakan di bidang Kesehatan berdasarkan peraturan

perundang-undangan;

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan
pelayanan umum di bidang Kesehatan;

3. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
umum di bidang Kesehatan;

4. penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga
Dinas;

5. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Kesehatan dan pelayanan

umum di bidang Kesehatan;
6. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan pelayanan

umum di bidang kesehatan meliputi bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan,

kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta sumber daya kesehatan;
7. pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang kesehatan

meliputi bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian

penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan, PKRT serta
sumber daya kesehatan;

8. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan
sesuai dengan kewenangan Daerah;

9. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar

Operasional Prosedur (SOP);
10. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Dinas Kesehatan Kota Blitar 2020 2