Page 15 - PRAKARYA KLS XI PERT 1-4-min
P. 15

3. “PERENCANAAN ADMINISTRASI USAHA KERAJINAN DARI BAHAN

               LIMBAH BERBENTUK BANGUN DATAR”


                       Apakah  kalian  pernah  melakukan
                 bisnis  atau  usaha?  Apabila  pernah,
                 bagaimana  cara  menyiapkan  administrasi
                 untuk usaha tersebut? Apabila kalian ingin
                 membuka usaha, kalian harus menyiapkan
                 semua  aspek  administrasi  yang  berkaitan
                 dengan  usaha  tersebut.  Materi  berikut  ini
                 akan  membahas  tentang  perencanaan
                 administrasi  usaha  produk  kerajinan  dari
                 bahan limbah berbentuk bangun datar




                       Menurut  pendapat  Prof.  Dr.  S.  Prajudi
               Atmosudirjo,  S.H.,  administrasi  adalah  proses
               dan  tata  cara  kerja  yang  terdapat  pada  setiap
               usaha,  baik  usaha  kenegaraan  maupun  swasta,
               usaha  sipil  maupun  militer,  atau  usaha  besar
               maupun kecil.Pencatatan semua kegiatan usaha
               yang  diperlukan  bagi  kelancaran  dan  pengelolaan  perusahaan  merupakan  tugas
               administrasi. Tugas tersebut meliputi pencatatan data-data transaksi bisnis, keuangan,
               produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Adapun maksud dan tujuan dari adanya
               administrasi adalah agar wirausahawan dapat:
                    a.memonitor kegiatan administrasi perusahaannya,
                    b.mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya,
                    c.menyusun  program  pengembangan  usaha  dan  kegiatan  pengorganisasian
                      perusahaannya, dan
                    d.mengamankan  kegiatan-kegiatan  usaha  dan  organisasi  perusahaannya.
                      Perencanaan administrasi usaha kerajinan pada dasarnya terdiri dari perizinan
                      usaha,  surat-menyurat,  pencatatan  transaksi  barang/jasa,  pencatatan  transaksi
                      keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha.

                a. Perizinan Usaha
                       Di Indonesia, pendirian usaha diatur oleh Undang-Undang, yaitu melalui
               Peraturan Daerah dan Peraturan dari Departemen Perdagangan serta Departemen atau
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20