Page 200 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2
P. 200
BAB XI MASYARAKAT DAMAI DAN INKLUSIF
bahwa setiap tindakan dari pemerintah maupun
masyarakat harus tunduk pada hukum yang adil, dapat
diprediksi, dan ditegakkan secara konsisten oleh lembaga
yang bebas dari intervensi. Prinsip ini menjadi landasan
normatif dan praktis untuk mencegah penyalahgunaan
kekuasaan serta memastikan bahwa seluruh proses
kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi berjalan sesuai
aturan hukum yang berlaku.
Supremasi hukum juga Konsep supremasi hukum
mengatur hubungan antar sebenarnya lahir dari drama
lembaga eksekutif, legislatif, kerajaan di Inggris tahun 1215.
Waktu itu Raja John dipaksa
dan yudikatif dalam sistem menandatangani dokumen bernama
Magna Charta, karena rakyat dan
demokrasi konstitusional, bangsawan sudah tidak tahan
sehingga keputusan tidak bisa dengan pajak tinggi dan kekuasaan
sewenang-wenang. Sejak saat itu ada
diambil secara sepihak tanpa aturan penting: bahkan raja pun
mengikuti prosedur hukum harus tunduk pada hukum. Jadi bisa
dikatakan hukum itu lebih ‘sakti’
yang sah. daripada ‘mahkota’!
Keberhasilan penerapan supremasi hukum sangat
bergantung pada kemandirian peradilan dan kejujuran
aparat penegak hukum. Hukum publik tidak hanya
dipandang sebagai kumpulan aturan formal, tetapi juga
sebagai sumber nilai demokratis dalam pengelolaan
pemerintahan. Penegakan hukum yang adil dan tidak
memihak akan memperkuat kepercayaan masyarakat
terhadap pemerintah, yang pada akhirnya mendukung
stabilitas serta efektivitas pelaksanaan kebijakan publik.
185
