Page 198 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2

BAB XI MASYARAKAT DAMAI DAN INKLUSIF

a. Transparansi
Transparansi merujuk pada sikap terbuka pemerintah
dalam menyampaikan informasi yang penting, mudah
diakses, dan dipahami oleh masyarakat sebagai wujud
akuntabilitas serta dasar legitimasi kebijakan publik.
Transparansi tidak semata-
mata menyangkut aspek teknis Berdasarkan United Nations
penyampaian data, melainkan E-Government survey, Denmark
merupakan bentuk tanggung memimpin peringkat dengan
skor EGDI tertinggi sebesar
jawab pemerintah atas hak 0,985. Pada urutan berikutnya,
masyarakat untuk mengetahui Estonia menyusul dengan skor
proses pengambilan keputusan 0,973. Keberhasilan Denmark
didorong
oleh
dan
Estonia
dan distribusi sumber daya kekuatan dari infrastruktur
publik. telekomunikasid dan layanan
publik daring yang efisien.

b. Akuntabilitas
Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan
merujuk pada tanggung jawab lembaga publik untuk
menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap
tindakan, keputusan, serta penggunaan sumber daya
kepada masyarakat dan otoritas pengawas secara terbuka
dan tepat sasaran. Akuntabilitas bukan sekadar soal
pelaporan administratif, tetapi juga mencerminkan
kesiapan institusi untuk menerima evaluasi serta kritik dari
publik atas kebijakan yang diambil. Akuntabilitas yang
kokoh adalah hasil dari proses panjang yang mencakup
penggunaan data dalam pengambilan keputusan, pelibatan
masyarakat secara konsisten, serta reformasi kelembagaan
yang menyeluruh. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi

183