Page 194 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2
P. 194
BAB XI MASYARAKAT DAMAI DAN INKLUSIF
kemampuan untuk mengenali, menafsirkan, dan
menggunakan sistem hukum secara efektif. Menurut
laporan Komnas HAM (2020), lebih dari 70% masyarakat
yang berada dalam kondisi ekonomi rendah belum
memiliki pemahaman yang memadai terkait prosedur
hukum, hak sebagai pihak tergugat atau penggugat, serta
tata cara untuk memperoleh bantuan hukum. Situasi ini
semakin kompleks akibat terbatasnya akses terhadap
informasi hukum yang dapat dipahami oleh masyarakat
umum. Penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Hukum
dan Kebijakan (PSHK, 2021) mendukung temuan tersebut,
dengan menyebutkan bahwa hanya sekitar 30% penduduk
di wilayah pedesaan yang mengetahui keberadaan hak
untuk menerima bantuan hukum gratis dari Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) resmi. Temuan ini juga didukung
oleh laporan Bappenas bersama Masyarakat Pemantau
Peradilan Fakultas Hukum Universitas Negeri Indonesia
(MaPPI) tentang Indeks Akses terhadap Keadilan di
Indonesia tahun 2021 menyebutkan bahwa berdasarkan
survei diketahui bahwa hanya 27,3% masyarakat yang
mengetahui adanya bantuan hukum gratis, sedangkan
sisanya yaitu 36,7% hanya sebagian kecil tahu, dan 31,2%
adalah kelompok masyarakat yang sama sekali tidak tahu
(Tim Bappenas RI & MaPPI, 2021). Kondisi ini
mencerminkan bahwa kurangnya sosialisasi dan
rendahnya tingkat literasi hukum masih menjadi hambatan
utama dalam optimalisasi pemanfaatan layanan bantuan
hukum bagi masyarakat yang membutuhkan (Prasetyo,
dkk., 2025; Sitolonga & Sagala, 2025).
179
