Page 193 - Perbaikan Akhir E-Modul PBUPB 2

BAB XI MASYARAKAT DAMAI DAN INKLUSIF

c. Diskriminasi rasial dan etnik
Data dari Komnas HAM terkait survei penilaian publik
terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnik
yang dilakukan kepada 1.207 warga (17-65 tahun) di 34
provinsi di Indonesia mencatat bahwa setidaknya ada 101
kasus diskriminasi ras dan etnik yang dilaporkan kepada
mereka. Pelanggaran ini meliputi pembatasan terhadap
pelayanan publik, maraknya politik identitas, pembubaran
ritual adat, diskriminasi atas hak kepemilikan tanah
kelompok minoritas, serta akses ketenagakerjaan yang
belum berkeadilan (Adrian, dkk., 2021).

d. Birokrasi hukum yang rumit
Birokrasi hukum yang rumit menjadi salah satu
hambatan bagi masyarakat dalam memperoleh akses
terhadap keadilan. Kompleksitas proses yang melibatkan

berbagai tahapan dan persetujuan dari banyak pihak sering
kali menyebabkan keterlambatan dalam implementasi
kebijakan atau program pemerintah. Selain memperlambat
kinerja, birokrasi yang tidak efisien juga membuka peluang
terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Ketika
proses administratif terlalu berbelit, pihak-pihak tertentu
yang tidak bertanggung jawab bisa memanfaatkannya
untuk kepentingan pribadi maupun kelompok (Indah, dkk.,
2024).

e. Kurangnya literasi hukum
Literasi hukum mengacu pada pemahaman individu
terhadap hak dan kewajibannya dihadapan hukum, serta

178