Page 104 - E-Modul PBuPB
P. 104
BAB VII PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL
BAB VII
PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL
Tuntutan melakukan perubahan sering kali dibebankan
kepada masyarakat negara, namun dalam pelaksanaannya
warga negara dan masyarakat sipil memiliki perbedaan
pada kebijakan politik yang dijalankan. Warga negara
memiliki pengakuan formal sebagai anggota negara yang
memiliki hak dan kewajiban diatur dalam undang-undang.
Masyarakat sipil mencakup ruang sosial yang
menjembatani masyarakat dengan pemerintahan.
Masyarakat sipil memiliki kewenangan mengawasi
kepentingan dan memastikan layanan publik yang adil.
Pemerintah melaksanakan tugas mencapai SDGs sebagai
pengatur, pelaksana dan fasilitator SDGs. Pemerintah juga
bertanggung jawab membentuk strategi nasional untuk
mencapai SDGs seperti Rancangan Aksi Daerah (RAD) dan
Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN). Keterlibatan semua pihak termasuk masyarakat
89
