Page 105 - E-Modul PBuPB

BAB VII PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL

sipil, warga negara dan pemerintah dalam penting untuk
mencapai SDGs.
Warga negara adalah
A. Melakukan
Perubahan: individu yang memiliki
formal
pengakuan
sebagai
Warga Negara, anggota suatu negara, yang
Masyarakat Sipil disertai dengan hak dan
kewajiban seperti yang diatur oleh hukum negara tersebut.
Hidayat (2023) menjelaskan bahwa di Indonesia, status
warga negara mencakup hak politik, di mana setiap
individu berhak memberikan suara dalam pemilihan
umum, serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses
pembangunan nasional. Hak-hak ini tidak hanya mencakup
akses terhadap pendidikan dan kesehatan, tetapi juga
keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik, seperti
menjadi anggota partai politik atau berpartisipasi dalam

forum-forum diskusi.
Di Indonesia, pengakuan atas status kewarganegaraan
diatur dalam berbagai perundang-undangan, termasuk
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang
Kewarganegaraan. Sebagai warga negara, individu juga
bertanggung jawab untuk mematuhi hukum yang berlaku
dan menjaga ketertiban serta kesatuan dalam masyarakat.
Sementara itu, masyarakat sipil merujuk kepada ruang
sosial di luar kontrol negara dan pasar, di mana individu
dan kelompok dapat berkumpul, berpartisipasi,
berorganisasi, dan berkomunikasi untuk menyuarakan
kepentingan serta nilai-nilai masyarakat sipil (Putra &
Sihidi, 2022). Masyarakat sipil mencakup berbagai

90