Page 106 - E-Modul PBuPB
P. 106
BAB VII PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL
organisasi non-pemerintah, komunitas lokal, serta
kelompok masyarakat yang berupaya untuk mempengaruhi
kebijakan publik, memperjuangkan hak asasi manusia, dan
melakukan pengawasan atas tindakan pemerintah.
Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam
menjembatani antara masyarakat dan pemerintah,
memastikan bahwa suara masyarakat, terutama kelompok
rentan, terdengar dan diperhatikan dalam pengambilan
keputusan. Selain itu, masyarakat sipil bisa berfungsi
sebagai pengawas kebijakan pemerintah, mengadvokasi
kepentingan publik dan memastikan bahwa masyarakat
mendapatkan layanan yang adil dan pelayanan publik yang
berkualitas
Dalam pandangan SDGs, peran warga negara dan
masyarakat sipil dapat dibedakan berdasarkan keterlibatan
dan fokus. Warga negara lebih berfokus pada tanggung
jawab dan hak yang diatur dalam kerangka hukum dan
politik, Perbedaan mendasar antara warga negara dan
masyarakat sipil dapat dilihat dari fungsi dan kontribusi
dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan yang
berperan dalam mewujudkan tujuan pembangunan
berkelanjutan melalui partisipasi politik, sosial, dan
ekonomi (Syamsu & Fahmi, 2024)
Di sisi lain, masyarakat sipil memiliki peran yang lebih
luas dalam mendorong keadilan sosial, perlindungan
lingkungan, dan penguatan hak asasi manusia. masyarakat
sipil berfungsi sebagai pengawas pemerintah dan advokasi
kepentingan publik, serta sering menjadi mediator antara
pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa
91

