Page 110 - E-Modul PBuPB
P. 110

BAB VII PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL



            berkelanjutan masih perlu ditingkatkan, contohnya melalui
            dukungan  dana  dan  pelatihan  bagi  daerah  yang
            berkelanjutan.  Sedangkan  menurut  Syaifudin  dkk.  (2023)
            pemerintah      berfungsi     sebagai    motivator     dalam
            pengembangan  program-program  keberlanjutan,  dengan
            mengimplementasikan  kebijakan  yang  menekankan  pada
            pengurangan  kemiskinan,  peningkatan  akses  pendidikan,
            serta perlindungan lingkungan.
                 Strategi nasional untuk pembangunan berkelanjutan di
            Indonesia  ditentukan  melalui  rencana  aksi  dan  program
            pemerintah  yang  mencakup  aspek  ekonomi,  sosial,  dan
            lingkungan. Pemerintah telah menyusun berbagai rencana
            strategis, seperti Upaya  pencapaian  target  Rencana   Aksi
            Daerah (RAD) dan SDGs menjadi  prioritas  pembangunan
            nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan
            di    tingkat    nasional    dan    di  tingkat    provinsi    maupun

            kabupaten/kota.  SDGs  di  tingkat nasional   telah   sejalan
            dengan   Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
            (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program,   kegiatan dan
            indikator    yang    terukur    serta   indikasi   dukungan
            pembiayaannya  (Handrian  &  Andry,  2020).    Program
            RPJMN  2025-2029  memuat  beberapa  prioritas  nasional
            berupa;  meliputi  penurunan  kemiskinan  dan  kemiskinan
            ekstrim,  peningkatan  kualitas  sumber  daya  manusia,  dan
            penguatan ekonomi melakui digitalisasi dan UMKM.









                                          95
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115