Page 114 - E-Modul PBuPB

BAB VII PEMERINTAH DAN MASYARAKAT SIPIL

menargetkan penghapusan kelaparan dan malnutrisi pada
tahun 2030. Namun, Indonesia masih menghadapi
berbagai tantangan dalam mencapai target SDG 2.
Berdasarkan data Bappenas, dari 87 indikator SDGs di
bidang sosial, 51% telah tercapai, 21% menunjukkan
perbaikan, sementara 28% memerlukan perhatian khusus.
Salah satu penyebabnya adalah pelaksanaan program
MBG yang belum optimal. Di banyak wilayah, program ini
menghadapi berbagai kendala, mulai dari infrastruktur
yang belum memadai, sistem distribusi yang kurang
efisien, hingga minimnya koordinasi antar sektor terkait.
Akibatnya, inisiatif yang seharusnya memberikan dampak
besar bagi pembangunan manusia justru berisiko
kehilangan efektivitasnya sebagai solusi yang sistemik.
Secara struktural, kesiapan pelaksanaan MBG masih
kurang memadai. Banyak sekolah yang menjadi lokasi
program tidak memiliki dapur, tenaga memasak, atau
akses rutin ke bahan pangan segar. Kendala lain adalah
kurangnya infrastruktur pendukung, seperti kendaraan
pengangkut yang memadai dan jaringan komunikasi antar
lembaga, yang menyebabkan keterlambatan pengiriman
pangan ke sekolah-sekolah. Pemerintah daerah, terutama
di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sering
kesulitan menyediakan dana yang cukup untuk memenuhi
standar gizi dan kuantitas makanan bagi penerima
manfaat. Ketimpangan distribusi anggaran juga
memperburuk kesenjangan antara daerah perkotaan dan
kawasan 3T.
Selain itu, minimnya keterlibatan komunitas lokal
dalam rantai pasok makanan melemahkan potensi
ekonomi yang seharusnya bisa dikembangkan melalui
program ini. Dengan demikian, agar program MBG dapat
berjalan efektif dan berkelanjutan, diperlukan perbaikan
infrastruktur, koordinasi lintas sektor yang lebih baik,
99