Page 20 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021

LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021

b. Ketua Cabang PDHI dan Ketua ONT tentang:
• Laporan Kegiatan dan keuangan

c. Tim kuasa hukum PB PDHI tentang:
• Laporan perkembangan Judicial Review UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta

Kerja
Seluruh bahan yang menjadi agenda dalam Mukernas 2021 telah dibahas dan
didiskusikan oleh seluruh peserta bersama dengan pengurus besar, tidak sedikit muncul

banyak hal-hal baru dan bahkan persoalan-persoalan dalam diskusi membuat
pentingnya menata ulang beberapa aspek mendasar keroganisasian baik pedoman
tata laksana organisasi, pedoman penyelesaian masalah anggota dan organisasi (baik

etik maupun hukum), pedoman standar pengamalan ilmu kedokteran hewan serta
beberapa hal lainnya yang terungkap selama diskusi dan pembahasan.

Demikian banyaknya persoalan yang mengemuka selama Mukernas tersebut maka
dapat direkomendasikan beberapa hal yang perlu dibahas oleh para pengurus cabang

dan organisasi non teritoral dalam rangka perbaikan terhadap landasan berorganisasi
Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia ini. Berikut adalah hasil dan rekomendasi
Mukernas 2021:

A. Penyelenggaraan Kongres ke 19 dan KIVNAS 2022:
1. Kongres ke 19 tahun 2022 akan dlaksanakan pada bulan Oktober tahun 2022
di Makasar.

2. Konferensi Ilmiah Veteriner Nasional akan diselenggarakan pada tanggal 6 –
8 Juli 2022 bertempat di Jakarta Convention Center .
B. Revisi Kode Etik Dokter Hewan Indonesia:

1. Telah dilakukan pembahasan pasal demi pasal, masukan-masukan
tambahan lainnya juga telah dicatat sebagai usulan perubahan.

2. Mengingat narasi tertulis dalam kode etik juga perlu diperbaiki agar lebih
mudah di mengerti maka perbaikan narasi tersebut menjadi tugas Majelis
Kehormatan Perhimpunan bersamaan dengan pembagian saran usulan

apakah masuk dalam kode etik atau masuk dalam Peraturan Perhimpunan.
3. Draft hasil pembahasan sebagaimana terlampir dalam laporan ini.

C. Revisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PDHI:
1. Perbaikan AD/ART PDHI dilaksanakan sebagai kewajiban pemenuhan
peraturan perundang-undangan mengingat PDHI adalah organisasi

kemasyarakat berbadan hukum dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum
dan Ham pada tahun 2016.