Page 24 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021
P. 24

LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021




               Lampiran :

                                         Hasil Pembahasan Kelompok AD/ART
                                             Mukernas III PDHI Tahun 2021

                                                Jakarta, 4 Desember 2021

               Usulan Perubahan Anggaran Dasar :

               1.    Ditambahkan kewenangan untuk memberikan reward kepada Lembaga atau mitra kerja
                     yang berjasa pada dunia kedokteran hewan.

               2.    Menyesuaikan  kedudukan  sekretariat  PB  PDHI  akan  tetap  di  Jakarta  atau
                     menyesuaikan dengan Ibu Kota Negara, hal ini untuk mempertimbangkan kemungkinan
                     kepindahan ibu kota negara.

               3.    Untuk keseragaman pemahaman agar membuat definisi dalam ketentuan umum
               4.    Usulan untuk menghilangkan istilah anggota muda karena kemungkinan setelah lulus
                     para dokter hewan muda pindah dari lokasi kampusnya sehingga menyulitkan dalam

                     pendataan keanggotaan
               5.    Penambahan kelengkapan organisasi Majelis Kehormatan
               6.    Penambahan fungsi PDHI “sebagai pihak yang melakukan pembinaan dan pengawasan

                     dlm penerapan sumpah drh dan kode etik drh
               7.    Perbaikan tata naskah dan konsistensi penggunaan istilah istilah keswan, kedokteran

                     hewan dan medikvet

               Usulan Perubahan Anggaran Rumah Tangga :

               1.    kesinambungan kepemimpinan organisasi untuk cabang disamakan dengan PB yaitu
                     diberi kesempatan dapat dipilih 2 x baik berturut-turut ataupun tidak

               2.    Periode kepengurusan ditetapkan selama 4 (empat) tahun atau diantara 2 kongres, agar
                     mengantisipasi jika pengurus berhalangan
               3.    Untuk menjaga keberlanjutan program yang sedang berjalan, diusulkan kemungkinan

                     pemberlakuan  system  presidential  election  dalam  pemilihan  pengurus  pada  semua
                     tingkatan kepengurusan ( PB, Pengurus Cabang dan ONT)
               4.    Untuk keseragaman pemahaman agar membuat definisi dalam ketentuan umum

               5.    Keseragaman penomoran anggota untuk ONT
               6.    Penyesuaian masa berlaku STRV disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
                     undangan

               7.    Penegasan pembentukan komisi etik cabang menjadi sebuah kewajiban
               8.    Pengaturan tentang Pengambilan keputusan melalui fasilitasi media elektronika

               9.    Penambahan anggota biasa yang belum dimasukan dalam pasal
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29