Page 25 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021

LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021

10. Perbaikan tata naskah dan konsistensi penggunaan istilah
11. Kewajiban setiap cabang untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah dengan
melaporkan keberadaan cabang ke pemda setempat

12. Selain kemampuan teknis dokter hewan diusulkan juga untuk melaksanakan Ujian kode
etik atau pernyataan kesanggupan mentaati kode etik drh dalam melaksanakan

aktivitasnya sebagai drh.
13. Penyesuaian persyaratan menjadi anggota PDHI dan persyaratan memperoleh
rekomendasi untuk tidak lagi menggunakan Ijazah tetapi diganti dengan ijazah dan/atau

sertifikat profesi drh dan penambahan kalimat “sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan”

14. Musyawarah mufakat dalam pemilihan pengurus dicantumkan dalam tata tertib
pemilihan pengurus
15. Persyaratan pembentukan cabang baru tidak hanya didasarkan pada kemauan individu

tetapi didasarkan pada kebutuhan wilayah dan perkembangan organisasi, tidak
mencantumkan jumlah minimal drh yang dapat membentuk cabang baru
16. Pembentukan koordinasi lintas wilayah untuk menangani dokter hewan lintas batas

17. Pembatasan jumlah tempat praktik drh (maksimal 3) dan tidak mengenal batas wilayah
dan pengenaan jarak minimal bagi lokasi praktik
18. Kemungkinan cabang membentuk yayasan----disesuaikan dengan aturan perundang-

undangan tentang organisasi kemasyarakatan
19. Penambahan pasal tentang Veterinary Statutary Body (VSB) dan pola hubungannya

dengan PDHI. VSB adalah suatu badan yang menangani drh dan paramedik langsung
dibawah presiden dengan anggota drh, paramedik, Perguruan Tinggi dan Pemerintah.
20. Penegasan Kembali tentang masa berlaku KTA manual, harus segera diganti dengan

KTA seumur hidup

Pembentukan Peraturan Perhimpunan untuk :
1. Standar Operational Procedure (SOP) atau panduan Penanganan sengketa bagi
pengurus PDHI

2. SOP atau panduan penyeliaan oleh dokter hewan
3. SOP atau penanganan sanksi dan pedoman penanganan pelanggaran kode etik dan
disiplin

4. Peraturan tentang penyeliaan drh atas paramedis baik yang linear maupun yang tidak
linear pendidikannya