Page 52 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021
P. 52
LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021
(4) Sanksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa
pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan PDHI. → apakah hak
pelayanan medis veteriner akan dicabut?
[Cukup jelas].
Pasal 42
(1) Pelanggaran terhadap Pasal 9 ayat (1); Pasal 12; Pasal 18; Pasal 26 ayat (1)
adalah pelanggaran ringan.
[Cukup jelas].
(2) Pelanggaran terhadap Pasal 1; Pasal 4; Pasal 5; Pasal 6, Pasal 9 ayat (2);
Pasal 10; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 21; Pasal 24; Pasal 26 ayat (4); Pasal 29
ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 33 ayat (1); Pasal 34; Pasal 35; Pasal 36;
Pasal 37 adalah pelanggaran sedang.
[Cukup jelas].
(3) Pelanggaran terhadap Pasal 2; Pasal 3; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 11; Pasal 13;
Pasal 15; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 22; Pasal 23; Pasal 25; Pasal 26 ayat (2) ,
Pasal 26 ayat (3); Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29 ayat (1); Pasal 31; Pasal 33 ayat
(2) adalah pelanggaran berat.
[Cukup jelas].
Pasal 43
(1) Jenis sanksi bagi dokter hewan yang melanggar kode etik diputuskan melalui
sidan Komisi Etik Cabang atau Majelis Kehormatan Perhimpunan dan Etika
Profesi Veteriner PB-PDHI
[Cukup jelas].
(2) Dokter Hewan yang memperoleh sanksi berat berupa pemberhentian dengan
tidak hormat dari keanggotaan PDHI dapat melakukan pembelaan diri pada
Kongres PDHI
[Cukup jelas].
(3) Keputusan Kongres PDHI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final
dan mengikat..
[Cukup jelas].
BAB X PENUTUP
Pasal 44
(1) Dokter Hewan wajib menghayati, mematuhi, dan mengamalkan Kode Etik
Dokter Hewan Indonesia dalam menjalankan profesinya, untuk menjaga
martabat profesi dan kepercayaan masyarakat sesuai Manusya Mriga Satwa
Sewaka.
[Cukup jelas].
