Page 47 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021

LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021

Kewajiban melayani pasien dalam kondisi darurat yang berkaitan dengan bencana
harus dilakukan dan dikomunikasikan secara hati-hati dengan mempertimbangkan
kesehatan dan keamanan Dokter Hewan serta derajat kesehatan pasien

(5) Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kesejahteraan pasien, kebutuhan
klien, keselamatan lingkungan, serta kepercayaan publik dalam setiap
pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan.

[Pemilihan dan penentuan tindakan terapi dan perawatan hewan wajib dilakukan
secara professional tanpa adanya pengaruh kepentingan finansial, pengaruh
program vendor yang melibatkan insentif atau keuntungan bagi Dokter Hewan,
maupun perjanjian kerjasama yang dilakukan di tempat kerjanya dan/atau
organisasi yang diikutinya].

Pasal 23
(1) Dokter Hewan wajib memberikan layanan medik yang optimal pada pasien,
dan apabila tidak mampu wajib merujuk kepada sejawat yang kompeten.

[Cukup jelas].

(2) Dokter Hewan wajib mengembalikan pasien rujukan kepada sejawat yang
merujuk.

[Cukup jelas].

Pasal 24
Dokter Hewan berdasarkan pertimbangan medis, kesejahteraan hewan dan atas
persetujuan klien dapat melakukan euthanasia dengan menggunakan metode
yang etis, kesejahteraan hewan, terstandar, dan sesuai peraturan perundangan
yang berlaku.

[Euthanasia yang dilakukan berdasarkan pertimbangan medis misalnya terhadap
pasien memiliki kemungkinan untuk dapat disembuhkan sangat kecil sekali atau
dapat dikatakan tidak mungkin untuk disembuhkan.

Pelaksanaan euthanasia juga perlu dipertimbangkan dari aspek kesejahteraan
hewan dalam arti untuk mengurangi penderitaan pasien, dan harus dilakukan
dengan memberikan obat atau tindakan lainnya sedemikian rupa sehingga dapat
mengurangi rasa sakit semaksimal mungkin.

Euthanasia dilakukan oleh Dokter Hewan setelah mendapatkan persetujuan tertulis
dari klien

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan pada tahun 2011, dalam
kaitannya dengan Program Pemberantasan Rabies telah mengatur prosedur tentang
pelaksanaan euthanasia pada hewan penular rabies (anjing, kucing, kera].

Pasal 25