Page 46 - Laporan Musyawarah Kerja Nasional III Tahun 2021
P. 46
LAPORAN MUKERNAS III PDHI TAHUN 2021
seseorang yang bukan Dokter Hewan sehingga tidak memiliki kewenangan medis
untuk melakukan praktek Dokter Hewan atau pelayanan kesehatan hewan.
Dokter Hewan yang mengetahui adanya praktek Dokter Hewan ilegal wajib
melaporkannya kepada Dinas kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi
kesehatan hewan dan organisasi PDHI cabang, sesuai kewenangannya].
Pasal 20
Dokter Hewan wajib melaporkan kejadian penyakit hewan menular dan/atau
zoonosis kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undang yang berlaku.
[Cukup jelas].
Pasal 21
Dokter Hewan harus berpartisipasi aktif dalam mensosialisasikan Kesehatan
Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, kesejahteraan hewan dan pelestarian
alam.
[Cukup jelas].
BAB III ETIKA TERHADAP PASIEN
Pasal 22
(1) Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan (promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif) secara kompeten.
[Cukup jelas].
(2) Dokter Hewan wajib melaksanakan layanan kesehatan hewan dengan
perhatian, kasih sayang, dan rasa hormat mengutamakan kesejahteraan
hewan dan demi kesehatan manusia, serta kelestarian alam.
[Cukup jelas].
(3) Dokter Hewan wajib mempertimbangkan kepentingan pasien untuk
mencegah dan meringankan penyakit, penderitaan, kecacatan, dan
meminimalkan rasa sakit atau ketakutan.
[Cukup jelas].
(4) Dokter Hewan wajib melayani pasien dalam kondisi darurat.
Yang dimaksud dengan kondisi darurat dapat menyangkut dua hal yaitu darurat
karena kondisi kesehatan pasien yang membutuhkan tindakan medis segera atau
kondisi darurat yang berkaitan dengan bencana yang ditetapkan oleh
bupati/walikota/Presiden sesuai kewenangannya.
Kewajiban melayani pasien dalam kondisi darurat karena kondisi kesehatan pasien
yang membutuhkan tindakan medis segera harus dikomunikasikan secara baik
antara klien dengan Dokter Hewan terkait.
