Page 18 - MONITORING ISU 12-17 JUNI 2022

Isu Pemusnahan Vaksin

3.

Harus Diawasi

Kronologis

(14/6) Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh berujar banyaknya vaksin

yang kadaluarsa tidak mungkin terhindarkan. Sebab, Indonesia banyak

menerima hibah vaksin dari negara lain dengan tenggat kadaluarsa yang

pendek. Menurut Ateh, saat ini banyak stok vaksin yang sudah

kadaluarsa namun tidak bisa dimusnahkan begitu aja. Pasalnya, perlu

ada pengawasan agar tidak terjadi kasus pemusnahan palsu atau

pura-pura oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, faktor

pemborosan juga menjadi penghalang pemusnahan vaksin tersebut.

Meskipun sudah kadaluarsa, pemerintah merasa ada kerugian

mengingat uang negara yang digunakan untuk mengakomodasi

pengambilan vaksin hibah tersebut. Untuk menghapuskan vaksin

kadaluarsa memerlukan pedoman atau Surat Keputusan (SK) dari

pemerintah. Ateh mengaku BPKP diperintahkan Presiden Joko Widodo

alias Jokowi untuk menyampaikan pesan bahwa penghapusan vaksin

kadaluarsa tidak bisa sembarangan dan harus dikawal dengan ketat oleh

pengawas intern pemerintah karena ada angka-angka yang harus

dipertanggungjawabkan.

(14/6) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang

Polhukam, BPKP, Iwan Taufiq Purwanto mengatakan sistem

pemusnahan vaksin kadaluarsa perlu disempurnakan oleh Kementerian

Kesehatan dan Badan Pengawat Obat dan Makanan (BPOM). Kemudian

BPKP akan menggunakannya sebagai pedoman dalam melaksanakan

pengawasan intern pada saat pemusnahan vaksin itu.