Page 19 - MONITORING ISU 12-17 JUNI 2022

Isu
4.

Audit Sawit Dimulai

Kronologis

(14/6) - Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan, setelah

menerima surat permintaan audit tersebut, BPKP akan melakukan

penelitian pendahuluan. Dalam penelitian pendahuluan, BPKP akan

mengumpulkan data data diantaranya terkait izin hak guna usaha (HGU),

izin perusahaan, dan data terkait luasan lahan kebun sawit. Ia menyebut,

data - data tersebut akan dikumpulkan dari Kementerian Pertanian,

Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),

dan Kementerian Perindustrian. Ateh mengatakan, setelah

mengumpulkan data data tersebut, pihaknya akan melakukan analisa

dan menentukan tujuan audit. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Investasi, Luhut Bisar Pandjaitan mengatakan, audit

akan dilakukan terkait izin HGU perkebunan kelapa sawit, perusahaan

dan lainnya.

(15/6) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut

Binsar Panjdaitan mengaku ada oknum yang tidak menginginkan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit

terhadap perusahaan kelapa sawit. Belum ada alasan jelas penolakan

audit dilakukan. Luhut menilai langkah investigasi lembaga auditor

internal negara ini akan membuka kemungkinan kejahatan yang

dilakukan perusahaan. Tujuannya audit juga membuat produsen

menjadi lebih transparan.

BPKP telah menghimpun data dari 154 asosiasi pelaku usaha sawit di

sejumlah kabupaten/kota penghasil kelapa sawit. Hasilnya, ada sejumlah

perusahaan kelapa sawit asing yang beraktivitas di Indonesia. Nahasnya,

perusahaan-perusahaan tersebut justru tidak menyetor pajak ke

pemerintah. Sebaliknya iuran justru hanya dibayarkan untuk negaranya

sendiri, salah satunya Singapura. Luhut geram, lantaran sikap

perusahaan kelapa sawit yang dimaksud dinilai tidak adil. Dia pun

menyambangi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP) untuk mendorong audit dan investigasi sejumlah perusahaan

kelapa sawit tersebut. Jutaan hektar kelapa sawit, lanjut Luhut, harus

dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa Indonesia dan bukan

kepentingan bangsa lain. Produsen kelapa sawit di dalam negeri menjadi

sorotan publik saat permasalahan minyak goreng tak kunjung selesai.

Luhut juga menegaskan perusahaan yang akan diaudit adalah

perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait

pengendalian harga minyak goreng. Dia mengaku pemerintah telah

memetakan nama-nama sejumlah perusahaan yang tidak

mengindahkan kebijakan pemerintah. Hanya saja dia enggan merinci

perusahaan yang dimaksud.