Page 91 - buku siswa ppkn kelas IX

2) Menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara
lain dengan persetujuan DPR (Pasal 11).

3) Menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12).
4) Mengangkat serta menerima duta dan konsul dengan memperhatikan
pertimbangan DPR (Pasal 13).

5) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
[Pasal 14 ayat (1)].

6) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
[Pasal 14 ayat (2)].
7) Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya (Pasal 15).

Tugas dan wewenang Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, yaitu sebagai
berikut.

1) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR [Pasal 5 ayat (1)].
2) Menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 ayat (2)].

3) Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara (pasal 17).
4) Membuat undang-undang bersama DPR [Pasal 20 ayat (2)].

5) Mengajukan rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja
negara (APBN) [Pasal 23 ayat (2)].

Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Masa jabatan Presiden dan
Wakil Presiden adalah selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih
kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan. Dengan
demikian, seseorang hanya dapat menjadi Presiden dan Wakil Presiden untuk
sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan.
Tata cara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam
Pasal 7A dan Pasal 7B UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara
ringkas, tata cara pemberhentian tersebut adalah sebagai berikut.

1) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR atas usul
DPR apabila terbukti:

a) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap
negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan
tercela;

b) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

80 Kelas IX SMP/MTs