Page 96 - buku siswa ppkn kelas IX

2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang. Hal ini sering disebut hak uji materiel atas peraturan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang. MA berhak menentukan
bertentangan atau tidaknya isi suatu peraturan di bawah undang-undang,
seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah,
bahkan peraturan sekolah dengan undang-undang.

3) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi.

4) Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan
rahabilitasi.

g. Komisi Yudisial, merupakan lembaga negara baru sebagai hasil perubahan
ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Komisi Yudisial
merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan
wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.
Lembaga ini berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia.

Anggota Komisi
Yudisial berjumlah 7 (tujuh)
orang, yang diangkat dan
diberhentikan oleh Presiden
dengan persetujuan DPR.
Pimpinan Komisi Yudisial
terdiri atas seorang ketua dan
seorang wakil ketua.

Masa jabatan anggota
Komisi Yudisial adalah selama
5 (lima) tahun, dan sesudahnya Sumber: http://setkab.go.id
dapat dipilih kembali untuk Gambar 3.14 Gedung Komisi Yudisial
satu kali masa jabatan.
Wewenang Komisi Yudisial sesuai Pasal 24B ayat (1) UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mengusulkan pengangkatan
hakim agung (anggota Mahkamah Agung), menjaga dan menegakkan
kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Wewenang
ini diberikan dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum
dan keadilan.

h. Mahkamah Konstitusi (MK), merupakan lembaga negara baru
sebagai hasil perubahan ketiga UUD Negara Republik Indonesia Tahun
1945. Lembaga ini merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
sesuai dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24C.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 85