Page 80 - Modul Pembelajaran Kewajiban Warga Negara Berbasis Green Environment
P. 80

melanggar nilai-nilai dalam Pancasila dan melanggar peraturan perundang-
                     undangan yang ada. Pelanggaran  nilai kemanusiaan  salah satunya ialah
                     kejahatan terhadap kemanusiaan  yaitu  suatu tindakan/perbuatan yang

                     dilakukan secara sistematis yang mana ditujukan secara langsung pada
                     seseorang.  Kejahatan terhadap  kemanusiaan dapat berupa pembunuhan,
                     penyiksaan, pemerkosaan, tindakan lainnya yang setara.
                     3.  Kegiatan Yang Merugikan Orang Lain, Korporasi, dan Negara


























                               Gambar 24. Contoh Penindakan Kasus Korupsi Yang Merugikan Negara
                                    Sumber: https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61151544

                            Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 28 Tahun 1999 tentang

                     Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan  Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan
                     Nepotisme mengatur bahwa seluruh pejabat negara  harus profesional,
                     berintegritas,  dan disiplin.  Korupsi  adalah tindakan yang secara melawan
                     hukum yang dilakukan untuk tujuan menambah  kekayaan diri sendiri, orang
                     lain,  atau korporasi yang  berakibat pada kerugian keuangan dan
                     perekonomian negara. Kolusi merupakan kerja sama secara melawan hukum

                     yang dilakukan antar-penyelenggara negara  atau antara penyelenggara
                     negara dengan pihak lain yang berakibat kerugian bagi orang lain, masyarakat,
                     dan/ atau negara.  Nepotisme yaitu setiap  tindakan  penyelenggara  negara
                     secara melawan  hukum lebih membawa  keuntungan bagi  kepentingan
                     keluarga dan/ atau kelompoknya daripada bagi kepentingan masyarakat,
                     bangsa dan negara.
                            Pejabat negara  dalam  hal ini  dilarang melakukan  perbuatan korupsi,

                     kolusi, dan nepotisme, serta melaksanakan tugas tanpa membeda-bedakan






                                                            66
   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85