Page 81 - Modul Pembelajaran Kewajiban Warga Negara Berbasis Green Environment

suku, agama, ras, dan golongan. Pejabat negara wajib melaksanakan tugas
secara bertanggung jawab, tidak melakukan perbuatan yang melanggar
hukum, dan tidak meminta imbalan untuk kepentingan pribadi, kelompok

maupun keluarga dan untuk kepentingan lain yang melanggar peraturan
hukum yang ada. Beberapa contoh kasus korupsi yang melibatkan pejabat
negara dapat dilihat dengan mengakses link di bawah ini:
1) https://regional.kompas.com/read/2025/01/11/182012278/kepala-desa-di-
sulut-korupsi-rp-66-miliar-dana-proyek-rp-9-miliar-tak-masuk
2) https://regional.kompas.com/read/2025/01/08/181830878/korupsi-
berjamaah-di-dinas-pendidikan-kalteng-ada-21-tersangka-rugikan

3) https://www.rri.co.id/hukum/801963/kpk-masih-temukan-nepotisme-di-
papua

C. Pengingkaran Kewajiban Warga Negara Terhadap Lingkungan
Manusia merupakan bagian dari komponen lingkungan hidup yang
mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam di sekitarnya. Manusia

menggunakan tanah, hutan, dan sumber daya lainnya untuk memenuhi
kebutuhan mereka. Hak manusia sesuai UUD Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1)
adalah setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan
mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Implikasi dari hak
mendapat lingkungan yang baik adalah manusia juga memiliki kewajiban
untuk menjaga kelestariannya.
Hak dan kewajiban warga negara dalam mendapatkan dan menjaga
lingkungan yang baik jika dilakukan secara seimbang akan menyebabkan

manusia bisa memenuhi kebutuhan dan terhindar dari bencana. Kondisi
sekarang manusia sulit menjalankan kewajiban untuk menjaga lingkungan.
Kesulitan tersebut tercermin dari kasus perusakan lingkungan yang dilakukan
oleh manusia, contohnya seperti pembalakan hutan secara liar, alih fungsi
hutan, pertambangan, pencemaran udara, air, dan tanah dsb. Contoh kasus-

kasus pengingkaran kewajiban warga negara terhadap lingkungan yaitu:
1. Penebangan Hutan Mangrove

67