Page 16 - Buku saku FIX
P. 16
B. PEMBANGUNAN iNTEGRiTAS ASN
Membangun integritas dalam diri ASN yang berada di Pembangunan integritas ASN dapat dicapai Pembangunan integritas ASN dapat dicapai
dalam pemerintahan tersebut dapat memiliki pola pikir dengan menerjemahkan ke dalam suatu standar dengan menerjemahkan ke dalam suatu
dan karakter yang sesuai dengan nilai organisasi menjadi perilaku atau disebut kode etik dan kode perilaku. standar perilaku atau disebut kode etik dan
tantangan saat ini. Integritas harus dijadikan sebagai Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 4 kode perilaku. Peraturan Sekretaris Jenderal
sikap dan komitmen oleh segenap aparatur pemerintah Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil DPR RI Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kode Etik
untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean Negara Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
government). Salah satu upayanya dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
mengembangkan kebijakan dan penegakan sistem menyebutkan bahwa ASN Setjen DPR RI dituntut Republik Indonesia menyebutkan bahwa ASN
integritas birokrasi, yang merupakan prasyarat penting untuk menjalankan tugas dan fungsi dengan Setjen DPR RI dituntut untuk menjalankan
untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas bersikap religius, akuntabel, profesional dan tugas dan fungsi dengan bersikap religius,
korupsi, kolusi, dan nepotisme. memiliki integritas yang dilandasi moral yang akuntabel, profesional dan memiliki integritas
tinggi, luhur dan mulia. Melalui penerapan kode yang dilandasi moral yang tinggi, luhur dan
Hal ini akan dicapai antara lain melalui penerapan etik RAPI tersebut, tujuan organisasi dapat mulia. Melalui penerapan kode etik RAPI
kebijakan sistem integritas ASN nasional. Sistem integritas tercapai. tersebut, tujuan organisasi dapat tercapai.
ASN nasional paling sedikit harus dilakukan dengan:
Dalam hal ini Setjen DPR RI memiliki Majelis Kode
1. memahami nilai dasar, kode etik dan kode
perilaku, dan menerapkannya secara konsisten Etik yang menegakkan Kode Etik dan mengawasi
dalam kegiatan sehari-hari; mekanisme sanksi bagi seluruh pejabat dan ASN
2. memberikan keteladanan pelaksanaan kode yang melakukan pelanggaran Kode Etik. Selain itu
etik dan kode perilaku pada setiap tingkat pimpinan terdapat Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI
birokrasi (role model); Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengaduan
4. penerapan tindakan kedisiplinan atas Masyarakat terhadap Kinerja Sekretariat Jenderal
penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
atau pelanggaran terhadap kode etik dan kode yang menginternalisasikan nilai integritas, dan
perilaku. budaya kerja serta profesionalisme di lingkungan
5. memahami dan menghindari perilaku pegawai. Dengan adanya layanan pengaduan
korupsi dan mengerti resiko perilaku korupsi bagi terkait penanganan benturan kepentingan,
diri, keluarga, organisasi, dan masyarakat. pengendalian grati kasi, dan sistem pelaporan
pelanggaran (whistleblowing system) dugaan
tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme di
lingkungan Setjen DPR RI diharapkan etos kerja
ASN Setjen DPR RI yang bersih, kompeten, dan
melayani dapat terwujud.
15
