Page 56 - E-modul Merdeka Belajar Pendidikan Kewarganegaraan_Najwa Syarofa rev
P. 56

Sebagai negara kepulauan, wilayah perairan Indonesia dapat dibedakan menjadi



         3 macam yaitu:



             1.   Zona laut territorial (12 mil laut)



             2.   Zona  tambahan  yaitu  zona  yang  lebarnya  tidak  melebihi  24  (dua  puluh



                  empat) mil laut yang diukur dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial



                  diukur, dan



             3.   Zona  Ekonomi  Eksklusif  Indonesia  adalah  suatu  area  di  luar  dan


                  berdampingan dengan laut teritorial Indonesia dengan batas terluar 200 (dua



                  ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur, serta



                  landas kontinen Indonesia adalah meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya



                  dari  area  di  bawah  permukaan  laut  yang  terletak  di  luar  laut  teritorial,



                  sepanjang  kelanjutan  alamiah  wilayah  daratan  hingga  pinggiran  luar  tepi



                  kontinen, atau hingga suatu jarak 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal



                  dari mana lebar laut teritorial diukur, dalam hal pinggiran luar tepi kontinen


                  tidak mencapai jarak tersebut, hingga paling jauh 350 (tiga ratus lima puluh)



                  mil  laut  sampai  dengan  jarak  100  (seratus)  mil  laut  dari  garis  kedalaman



                  2.500 (dua ribu lima ratus) meter.































































                                                     Gambar 1.4 Batas Wilayah Perairan untuk Negara


                                                                                           Kepualauan




              Konsep integrasi wilayah semakin kuat setelah dimasukkannya Pasal 25 A



         UUD NRI 1945, yang menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah



         sebuah  negara  kepulauan  yang  berciri  Nusantara  dengan  wilayah  yang



         batasbatas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Saat ini telah



         banyak  peraturan  perundangan  yang  disusun  untuk  memperkuat  kesatuan



         wilayah.
   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61