Page 103 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

b.Pelaksanaan pengeluaraan/belanja

Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah
desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Hal
tersebut seluruhnya tertuang dalan RKP Desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB Desa.
1) Prosedur pelaksanaan belanja desa
2) pembayaran belanja desa

c. Pelaksanaan pembiayaan
pelaksanaan pembiayaan mencangkup penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan pembiayaan
Penerimaan pembiayaan mencakup SILPA tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan
kekayaan desa yang dipisahkan. Sisa lebih perhitungan anggaran adalah penerimaan pembiayaan yang
digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan tahun berjalan yang berasal dari pelampauan penerimaan
pendapatan dan penghematan belanja tahun sebelumnya. Pencairan dana cadangan merupakan kegiatan
pencairan dana dari rekening dana cadangan ke rekening desa yang dilakukan sesuai peraturan desa yang
mengatur hal tersebut. Sementara itu, penerimaan pembiayaan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan
desa yang diperoleh dari realisasi penjualan aset desa kepada pihak ketiga. Penjualan kekayaan milik desa
yang bersifat strategis harus dilakukan melalui musyawarah desa terlebih dahulu yang selanjutnya ditetapkan
dalam peraturan desa atau keputusan kepala desa yang mengacu pada ketentuan pengelolaan kekayaan milik
desa.

2) Pengeluaran pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan di antaranya pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa.
Pembentukan dana cadangan dilakukan setelah adanya penetapan persetujuan melalui peraturan desa.

D.PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA
Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatata yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa.
Bendahara de wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang a berupa penerimaan dan
pengeluaran. Bendahara desar pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transl keuangan
yang terjadi.

1. Penatausahaan Penerimaan Desa

22. Penatausahaan Belanja Desa
Belanja kegiatan yang bersifat tunai yang dikeluarkan oleh bendahara desa dibuatkan bukti kuitansi
pengeluaran dan dicatat oleh bendahara desa pada buku kas umum.
3. Penatausahaan Pembiayaan Desa
penatausagaan realisasi pembiayaan, baik penerimaan pembiayaan maupun pengeluaran pembiayaan,
dicatat dalam buku perincian pembiayaan.
4. Dokumen Penatausahaan oleh Bendahara Desa
Bendahara desa tidak menggunakan buku pembantu lain berupa buku pembantu pangar dan buku
pembantu perincian objek belanja karena telah dilaksanakan oleh fungsi yang lain.