Page 100 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

setelah dikurangi dana alokasi khusus. Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang
diterima pemerintah daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% setelah dikurangi dan alokasi khusus.
Dalam proses penganggaran desa, bupati/wali kota menginformasikan rencana ADD dalam jangka waktu 10
(sepuluh) hari setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (KUA/PPAS)
disepakati kepala daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah. Sesuai ketentuan, KUA dan PPAS paling
lambat disepakati akhir bulan Juli,
3) Bagi hasil pajak dan retribusi
Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada
desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sesuai
ketentuan, KUA dan PPAS paling lambat disepakati akhir bulan Juli..
4) Bantuan keuangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota Bantuan keuangan yang bersifat umum
peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada desa penerima bantuan dalam rangka
membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di desa. Bantuan keuangan yang bersifat khusus
peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka
percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Lain-lain pendapatan desa
Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak
mengikat berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerja sama dengan pihak ketiga, atau
bantuan perusahaan yang beralokasi di desa.

2. Belanja Desa
Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu)
tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan
dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa dan diklasifikasikan menurut kelompok,
kegiatan, dan jenis. Belanja desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa. Belanja desa yang ditetapkan dalam APB Desa sesuai Pasal 100 PP No. 43 Tahun 2014 dan PP
No. 47 Tahun 2015 digunakan dengan ketentuan, sebagai berikut.

. Paling sedikit 70% (570%) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan
pemerint desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan ke masyarakat desa, dan pemberdayaan
masyarakat desa

b. Paling banyak 30% (s) dari jumlah anggaran belanja

digunakan untuk hal-hal, sebagai berikut.
1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.
2) Operasional pemerintah desa
3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawarafan Desa
4) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yaitu bantuan kelembagaan yang diguriakan untuk
operasional RT dan RW.

3. Pembiayaan Desa
Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran
berikutnya. Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran
pembiayaan.