Page 98 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

a. Kepala Desa

Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah
desa dalam keuandikan kekayaan milik desa yang dipisahkan, Kepala desa memegang jabatan
selama 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan dan dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali
mata Jabatan secara berturut-turut. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa,
kepala desa panagian kekuasaannya kepada perangkat desa. Dalam hal menguasakan ini, kepala
desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
1) Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa
2) Menetapkan Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).
3) Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
4) Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa.
5) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris desa selaku koordinator Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD)
membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Adapun tugas
sekretaris desa dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut.
1) Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa.
2) Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB
Desa, perubahan APB Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.
3) Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan APB Desa.
4) Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban
pelaksanaan APB Desa. 5) Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-
bukti penerimaan, dan pengeluaran APB Desa (SPP).

c. Kepala Seksi

Kepala seksi merupakan salah satu unsur Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa
(PTPKD) yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya Berdasarkan PP No.
43 Tahun 2014, desa paling banyak terdiri dari tiga seksi. Kepala seksi mempunyai tugas, antara
lain sebagai berikut.
1)Menyusun RAB kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2) Melakukan tindakan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan
di dalam APB Desa.
3) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
6) Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti- bukti pendukung atas beban pengeluaran
pelaksanaan kegiatan

d. Bendahara Desa
Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan
Desa (PTPKD) yang dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan desa memiliki tugas untuk
membantu sekretaris desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan pendapatan
desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.