Page 97 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan

Guru dan

Peserta Didik

A PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

1. Pengertian Umum

a. Berdasarkan ketentuan umum UU RI No. 6 Tahun 20 tentang Desa:
1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang d dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, a
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilaya yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus uta pemerintahan dan kepentingan masyarakat setenta berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dania hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam so
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
2) Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan u pemerintahan dan kepentingan masyarakat
setenga dalam sistem pernerintahan Negara Kesatuan Reput Indonesia.
3) Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebe dengan nama lain dibantu perangkat
desa sebagai uns penyelenggara pemerintahan desa.
4) Pemerintah pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adala Presiden Republik Indonesia
sebagaimana dimako dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republi Indonesia tahun
1945.
5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, a RPJM Desa, adalah rencana kegiatan
pembangunan des untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
6) Rencana Kerja Pemerintah Desa, atau RKP Desa, adalin penjabaran dari RPJM Desa untuk
jangka waktu 1 is tahun.
7) Badan Usaha Milik Desa, atau BUM Desa, adalah bad usaha yang seluruh atau sebagian besar
modal dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa
yang dipisahkan gu mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya unt sebesar-besarnya
kesejahteraan masyarakat desa
8) Aset desa adalah barang milik desa yang berasal da kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh
atas beban Aff Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

Berdasarkan ketentuan umum PP RI No. 43 Tahun 2014
b. tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:
1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta
segala sesua berupa uang dan barang yang berhubungan deng pelaksanaan hak dan kewajiban
desa.
2) Penerimaan desa adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APB
Desa melalui rekening kas desa.
3) Pengeluaran desa adalah uang yang dikeluarkan dari APB Desa melalui rekening kas desa.
4) Surplus anggaran desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dan belanja desa.
5) Defisit anggaran desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dan belanja desa.
6) Sisa lebih perhitungan anggaran, atau SILPA, adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
7) Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa
setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8) Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili
pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.