Page 112 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

RANGKUMAN

1. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintah Negara
Kesatuan Republik Indonesia
2. Pihak yang membutuhkan informasi akuntansi keuangan desa, antara lain, a
Pihak internal, b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD), c. Pemerintah, d. Pihak
lainnya.
3. Prinsip akuntansi yang digunakan dalam mengelola keuangan desa, antara
lain: a) Prinsip harga perolehan; b) Prinsip realisasi pendapatan; c) Prinsip
objektif; d) Prinsip pengungkapan penuh; e) Prinsip konsistensi.
4. Sumber pendapatan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, antara lain: a)
Pendapatan asli desa, b) Pendapatan transfer desa; c) Lain-lain pendapatan
desa yang sah.

5. Belanja desa adalah semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan
kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh desa. 6. Kelompok belanja, perincian bidang,
dan kegiatan berdasarkan Perrmendagri Nomor 114 Tahun 2014 Pasal
6. Tentang Pedoman Pembangunan Desa, antara lain sebagai berikut. a. Bidang
penyelenggaraan pemerintah desa, b. Bidang pelaksanaan pembangunan
desa, c. Bidang pembinaan kemasyarakatan desa, d. Bidang pemberdayaan
masyarakat desa, e Bidang belanja tak terduga.
7. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pembiayaan desa berdasarkan kelompok terdiri dan penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.