Page 124 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

4. Prioritas dan platform Anggaran sementara
prioritas dan plafon anggaran sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimum
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
RKA-SKPD.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah adalah dokumen perencanaan dan
penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja langsung dan tidak langsung
program, dan kegiatan SKPD menurut fungsi sebagai dasar penyusunan RAPBD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (RKA-PPKD) adalah rencana
kerja dan anggaran badan/ dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum
daerah.

a RKA-PPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang direncanakan, diperinci
sampai dengan perincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
b. RKA-PPKD pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
C RKA-PPKD belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, dan
belanja tak terduga.
d. RKA-PPKD pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

B. ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)

1. Definisi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
Berdasarkan UU RI No. 32 Tahun 2014, anggaran pendapatan dan belanja daerah, atau disingkat
APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan oleh Perda. Berdasarkan PP
No. 8 Tahun 2006, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui
oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, menurut PP No. 58 Tahun 2005, APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD adalah rencana
keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) sebagai sarana penentuan kebijakan fiskal, proses politik, dan penciptaan ruang publik.

2. Fungsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
berdasarkan UU No. 17 Tahun 2903 pasal 3 ayat 4, fungsi APBD meliputi sebagai berikut.
a. Fungsi otorisasi
b. Fungsi perencanaan
c. Fungsi Pengawasan
d. Fungsi Alokasi
e. Fungsi distribusi
f. Fungsi stabilisasi