Page 126 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

4. Pelaksanaan Belanja

a. Pihak pihak terkait dalam pelaksanaan belanja
1) Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD).
2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
3) Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
4) Bendahara pengeluaran.
5) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD).
6) Pengguna anggaran (PA).
7) Kuasa pengguna anggaran (KPA)
8) Bendahara umum daerah (BUD).
9) Kuasa bendahara umum daerah (Kuasa BUD)
10) Sekretariat daerah (Setda).

b. Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan belanja Dokumen-dokumen tersebut, meliputi
dokumen pelaksanaan anggaran (DPA), anggaran kas, surat penyediaan dana (SPD), surat
permintaan pembayaran (SPP), surat perintah membayar (SPM), dan surat perintah pencairan
dana (SPPD)

c. Proses pelaksanaan belanja
Proses pelaksanaan belanja, terdiri dari hal-hal sebagai berikut
1) Penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA).
2) Penyusunan anggaran kas.
3) Penerbitan surat penyediaan dana (SPD).
4) Pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP)
5) Penerbitan surat perintah membayar (SPM).
6) Penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D).
7) Pembelanjaan dana.
8) Penerbitan laporan pertanggungjawaban (LPJ).

5. Pertanggungjawaban APBD
a. Pihak-pihak terkait dalam pertanggungjawaban APBD
1) Pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD).
2) Pejabat penatausahaan keuangan SKPD (PPK SKPD)
3) Pengguna anggaran (PA)
4) Fungsi akuntansi SKPD
5) Sekretariat daerah (Setda).
6) Kepala daerah.
7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
8) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

b. Dokumen-dokumen laporan keuangan SKPD
Dokumen-dokumen tersebut, meliputi laporan realisasi anggaran (LRA), laporan operasional (LO),
laporan perubahan ekuitas, neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)