Page 130 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

11. Bagian wilayah dalam daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota yang ditetapkan
oleh pemerintah pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintah yang bersifat khusus
bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
disebut ......
A. rencana kerja daerah
B. kebijakan umum APBD
C. pelaksanaan program
D kebijakan jangka pendek
E. Kebijakan jangka menengah

12. Penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan
dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan
anggaran. Penyusunan RKA-SKPD dilakukan dengan pendekatan
A. rencana kerja daerah
B. penganggaran terpadu
C. pelaksanaan program
D. jangka pendek
E. jangka menengah

13. Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan
mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk
menghasilkan dokumen rencana ........
A. penerimaan pembiayaan
B. pengeluaran pembiayaan
C. kerja dan anggaran
D. Belanja
E. kebijakan umum

14. Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
bendahara umum daerah disebut ......
A. Kuasa BUD
D. KU APBD
B. RKA-PPKD
C. RKA-SKPD
E. SKP Daerah

15. Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006, gubernur, bupati/wali kota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah disebut ..........
A. aparat pemerintah
B. aparat desa
C. pemerintah desa
D. pemerintah pusat
E. pemerintah daerah

16. APBD merupakan dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja daerah pada
tahun yang bersangkutan. Hal ini merupakan fungsi APBD dalam hal .....
A. perencaaan
B. pengawasan