Page 134 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

RANGKUMAN

1. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang
termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut.
2. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, Sementara itu, Rencana
Pembangunan Tahunan Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.
4. Kebijakan umum APBD (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas
dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar
penyusunan RAPBD. Sementara itu, Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) adalah rencana kerja dan anggaran
badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku bendahara umum
daerah.
7. Fungsi APBD berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat (4), meliputi
fungsi otorisası, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi,
fungsi distribusi, fungsi stabilisasi