Page 205 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan

Guru dan

Peserta Didik

A PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

1. Definisi Penerimaan Pembiayaan
Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005, pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Sementara itu, penerimaan
pembiayaan adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah, antara lain berasal dari
penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah,
penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen
lainnya, dan pencairan dana cadangan.
Kas umum daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
Sementara itu, rekening kas daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar
seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

2. Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan mencakup hal-hal sebagai berikut.
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, antara lain berupa pelampauan
penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.
b. Pencairan dana cadangan digunakan untuk menggambarkan pencairan dana cadangan dari
rekening dana cadangan ke rekening kas desa dalam tahun anggaran berkenaan.
C. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menggambarkan hasil
penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.

3. Sumber Penerimaan Pembiayaan
Berdasarkan PP No. 30 Tahun 2011, sumber penerimaan pembiayaan meliputi sebagai berikut.
a Hasil penjualan aset yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang bersumber dari hasil
penjualan aset daerah yang dipisahkan dari kekayaan daerah
b. Pinjamaan daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah
uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut
dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
c. Pinjaman dalam negeri, yaitu setiap pinjamani oleh perrierintah yang diperoleh dari pemberi
pinjaman dalam negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu sesuai dengan
masa berlakunya.
d. Obligasi daerah, yaitu pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran
umurn di pasar modal

4. Sumber Pinjaman Daerah
a. Pemerintah pusat, yaitu berasal dari APBN termasuk dana investasi pemerintah, penerusan
pinjamari dalam negeri, dan/ atau penerusan pinjaman luar negeri.
b. Pemerintah daerah lainnya.
c. Lembaga keuangan bank, yang berbadari hukum Indonesia dan mempunyai tempat kedudukan
dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
d. Masyarakat, berupa obligasi daerah yang diterbitkan melalui penawaran umum kepada
masyarakat di pasar modal dalarn negeri.