Page 207 - E-Modul Praktikum Akuntansi Pemerintah

Bahan Bacaan Guru dan Peserta Didik

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran rekening kas umum negara/daerah, antara
lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran
kembal pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana
cadangan. Pembentukan dana cadangan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya
tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran

2. Penyertaan Modal Pemerintah

a. Definisi penyertaan modal
Penyertaan modal adalah bentuk investasi pemerintah pada badan usaha dengan mendapat hak
kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/atau pengambilalihan Perseroan
Terbatas, dan juga merupakan investası langsung pemerintah daerah (PP RI No. 1 Tahun 2008
Tentang Investasi Pemerintah). Investasi pemerintah daerah adalah penempatan jumlah dana
dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam jangka panjang untuk investasi
pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok
ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu
tertentu (Pemendagri RI Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi
Pemerintah Daerah Modal pemerintah daerah adalah kekayaan pemenntah daerah yaha belum
dipisahkan, baik berwujud uang maupun barang, yang dapat dinilai dengan uang, seperti tanah
bangunan, mesin mesin, inventaris, surat-surat berharga, dan hak-hak lainnya Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang pendiriannya diprakarsai pemerintah daerah dan/atau
sahamnya sekurang-kurangnya 51% dimiliki oleh pemeniteh daerah dengan bentuk badan
hukum dan perusahaan daelah atau Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas (PT) adalah badan
hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar
yang seharusnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
b. Alur proses penyertaan modal

1) Membentuk peraturan daerah tentang pernyataan modal Demerintah daerah Penyertaan
modal dilakukan apabila keuangan pemenntah daerah diperkirakan terjadi surplus yang
penggunaannya ditetapkan dalam APBA

2) Membentuk penasihat investasi, yaitu tenaga profesional dan independen yang memberi
nasehat kepada pemerintah daerah mengenai pelaksanaan investasi pemerintah daerah.

3) Komite Investasi Pemerintah Daerah (KIPD) adalah pihak yang memberi kajian, penetapan
kriteria, dan evaluasi atas pelaksanaan investasi oleh pemerintah daerah (Pemendagri Ri Nomor
32 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah)