Page 20 - Kelas X. 2c. Sistem Informasi Geografi_Dirjen GTK Kemdikbud 2019

Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Foto: Ristu Hanafi/detikcom
sleman - Pemerintah Kabupaten (pemkba) Sleman meluncurkan peta
Kawasan Rawan Bencana (KRB) Gunung Merapi. Peta tersebut sebagai
arahan zonasi dan pengelolaan kegiatan di kawasan rawan bencana Merapi.

Adanya peta itu memudahkan investor atau pihak terkait bila ingin
berinvestasi atau mengembangkan usaha di Sleman.

"Peta ini dibuat berdasarkan masukan dari berbagai dinas dan pihak terkait,
melalui diskusi dan pemetaan lapangan. Karena selama ini batas zona KRB
belum dapat secara mudah diketahui," kata Sekretaris Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman, Arif Setio Laksito, di
sela Ekspose Peta Kolaboratif dan Aturan Zonasi KRB Gunung Merapi, Kamis
(28/12/2017).
Dalam peta kolaboratif ini, terdapat petunjuk zonasi peruntukan ruang,
terdiri dari kawasan rawan bencana alam geologi, rawan bencana terdampak
langsung, rawan bencana pada sempadan sungai, kawasan permukiman,
budidaya tanaman, hingga hutan rakyat.

Proses pembuatan peta kolaboratif mengacu pada Perpres 70/2014 tentang
Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi, Perda Sleman
12/2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), peta area terdampak
erupsi dan lahar dingin Gunung Merapi, serta peta kolaboratif skala besar
zona rawan bencana terdampak erupsi Gunung Merapi.

Melalui peta itu, masyarakat yang akan mendirikan bangunan atau
berkegiatan, hingga pejabat ketika akan membuat kebijakan atau
membangun perkantoran di kawasan KRB, bisa melihat titik mana saja yang
diperbolehkan atau dilarang.

"Masyarakat banyak yang tidak tahu bahwa rumah atau tempat usahanya
masuk zona mana, sehingga tidak tahu mana aktivitas dan kegiatan yang
boleh, mana yang tidak boleh. Nanti dengan peta ini, bisa melihat zonasinya,"
jelas Arif.

152