Page 22 - Kelas X. 2c. Sistem Informasi Geografi_Dirjen GTK Kemdikbud 2019

Program PKB melalui PKP berbasis Zonasi
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

ruang di Indonesia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional telah meluncurkan Sistem Informasi Geografis Tata Ruang (Gistaru)
yang memungkinkan setiap orang dapat mengakses rencana tata ruang yang
berlaku secara nasional, maupun yang berlaku di setiap daerah.
Dengan terbukanya akses terhadap dokumen rencana tata ruang diharapkan
kesadaran masyarakat akan meningkat dan selanjutnya masyarakat
berperan aktif dalam proses penyusunan rencana tata ruang dan
pengawasan implementasinya.
Hal tersebut dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Sofyan A Djalil dalam sambutan tertulis yang dibacakan
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, sekaligus Inspektur
Upacara (Irup) pada Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional di
Lapangan Olahraga Pemprov Sumut Jalan Pancing Medan, Senin
(24/9/2018).

Menurut Menteri, berkenaan dengan program legalisasi aset melalui
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), seluruh bidang tanah di
Indonesia yang mencapai 126 juta bidang tanah, diharapkan pada tahun
2025 telah terdaftar. “Untuk melaksanakan percepatan pendaftaran tanah
sistematis lengkap tersebut diperlukan optimalisasi penggunaan teknologi
terkini, sejalan dengan modernisasi pelayanan di Kementerian Agraria dan
Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN),”
sebutnya.
Dikatakan juga, bahwa pembangunan infrastruktur adalah prasyarat untuk
peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta berkembangnya
investasi. Salah satu kegiatan penting terkait dengan pembangunan
infrastruktur tersebut adalah pelaksanaan pengadaan tanah. “Undang-
undang dan peraturan yang ada telah memungkinkan pengadaan tanah yang
cepat dan pasti, oleh karena itu dukungan pemerintah
provinsi/kabupaten/kota dan instansi lainnya menentukan suksesnya
pengadaan tanah dimaksud,” jelasnya.

Selain itu, Menteri mengatakan, bahwa acara yang bertema ‘Tanah dan Ruang
Untuk Keadilan dan Kemakmuran’ juga menjadi momentum untuk
mengurangi ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan
tanah, pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan asset tanah dan
penguatan hak masyarakat atas tanah/hutan adat, melalui Program Reforma
Agraria yang dicanangkan pemerintah.
Berkenaan dengan permasalahan dan sengketa pertanahan yang dihadapi
perlu penanganan dan penyelesaian secara komprehensif, karena banyak
kasus sengketa maupun perkara pertanahan sudah banyak yang berlarut-
larut dan menyita waktu. “Harapannya tentu dengan terdaftarnya seluruh
bidang tanah melalui PTSL dapat mencegah terjadinya sengketa di kemudian
hari,” ujarnya.
Ditambahkannya, penerapan layanan terintegrasi ke dalam Online Single

154