Page 108 - Tugas minggu 14 e-modul LKS - Sara Khezia Sibarani
P. 108

Pertanyaan dan Jawaban BAB 7



                   1.  Apa saja karakteristik Bank Perkreditan Rakyat Syariah?

                       Jawab :




                       Dalam aktifitas oprasional perbankannya berdasarkan UU No. 21 tahun 2008, Bank
                       Pembiayaan Rakyat Syari’ah (BPRS) dilarang:

                         Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah.
                         Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.

                         Melakukan  kegiatan  usaha  dalam  valuta  asing,  kecuali  penukaran  uang  asing
                          dengan izin bank Indonesia.

                         Melakukan  kegiatan  usaha  perasuransian,  kecuali  sebagai  agen  pemasaran

                          produk asuransi syariah.
                         Melakukan  penyertaan  modal,  kecuali  pada  lembaga  yang  dibentuk  untuk

                          menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiyaan Rakyat Syari’ah.
                         Melakukan  usaha  lain  diluar  kegiatanusaha  yang  telah  diatur  dalam  Undang-

                          Undang.


                       Perbedaan  Bank  Pembiayaan  Rakyat  Syari’ah  (BPRS)  dengan  Bank  Perkreditan

                       Rakyat (BPR) adalah sebagai berikut:
                         Akad  dan  aspek  legalitas  dalam  BPRS  akad  yang  dilakukan  memiliki

                          konsekuensi  duniawi  dan  ukhrawi  karena  akad  yang  dilakukan  berdasarkan

                          hukum  islam.  Seiring,  nasabah  berani  melanggar  kesepakatan/perjanjian  yang
                          telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif.

                         Adanya dewan pengawas Syari’ah dalam struktur organisasinya yang bertujuan
                          mengawasi praktik oprasional BPRS agar tidak menyimpang dari prinsip syari’at.

                         Penyelesaian sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase
                          Syari’ah maupun pengadilan agama.

                         Bisnis dan usaha yang dibiayai tidak boleh bisnis yang haram, subhat ataupun

                          dapat menimbulkan kemudharatan bagi pihak lain.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113