Page 53 - Tugas minggu 14 e-modul LKS - Sara Khezia Sibarani
P. 53

o  Memberikan  fasilitas  pembiayaan  darurat  kepada  bank  yang  mengalami

                              kesulitan keuangan  yang berdampak sistemik dan berpotensi mengakibatkan
                              krisis.

                          o  Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang telah
                              ditetapkan.

                          o  Mengelola cadangan devisa.


                       b)  Tugas Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran

                          Untuk mewujudkan sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal, Bank
                          Central  diberi  kewenangan  untuk  mengatur  dan  menjaga  kelancaran  sistem

                          pembayaran, yaitu dengan:

                          o  Menetapkan pengguaan alat pembayaran
                              Secara umum, terdapat dua jenis alat pembayaran, yaitu alat pembayaran tunai

                              (uang kertas dan logam) dan non tunai (berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro,
                              dan  wesel  maupun  berbasis  elektronik,  seperti  kartu  kredit  dan  ATM).

                              Kewenangan  BI  dalam  menetapkan  pengguanaan  alat  pembayaran  tunai
                              meliputi  mengeluarkan,  mengedarkan,  menarik,  dan  memusnahkan  uang

                              rupiah, termasuk menetapkan macam, harga, ciri uang, bahan yang digunakan,

                              serta tanggal mulai berlakunya. Sementara itu, untuk alat pembayaran nontunai,
                              BI  berwenang  menetapkan  bentuk,  keabsahan  maupun  keamanan

                              penggunaannya dalam berbagai transaksi ekonomi dan keuangan.
                          o  Mengatur dan menyelenggarakan sistem pembayaran

                               Pengaturan  diperlukan  untuk  menjamin  kelancaran  dan  keamanan  sistem
                              pembayaran.  Untuk  itu,  BI  berwenang  menyelenggarakan  sendiri  sistem

                              pembayaran atau memberi izin kepada pihak lain untuk menyelenggarakan jasa

                              sistem  pembayaran  dengan  kewajiban  menyampaikan  laporan  kegiatannya
                              kepada  BI.  Selain  itu,  BI  juga  berwenang  mengatur  sistem  kliring  dan

                              menyelenggarakan kliring antarbank
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58