Page 49 - Tugas minggu 14 e-modul LKS - Sara Khezia Sibarani
P. 49
belum dikelola negara untuk memastikan tidak adanya penyimpangan atau aturan yang tidak
adil. Di mana pada suatu ketika seorang nasabah berniat untuk mengambil kembali emas atau
uang logam yang disimpan pada bank tersebut dengan cara menukar kembali uang kertas yang
dia dapat dari bank tersebut ternyata harus kecewa karena uang logam yang dia terima lebih
sedikit dari yang dijanjikan atau bahkan lebih kecil dari jumlah yang sama dari yang pernah ia
simpan ke bank tersebut. Pada masa itulah mulai terjadi untuk pertama kalinya dalam sejarah
model-model fraud dan rekayasa dalam sektor industri yang baru ini, yaitu sektor keuangan.
Sejak itulah negara menyadari perlunya suatu bank sentral yang selanjutnya didirikan
dengan tujuan untuk memastikan adanya satu jenis mata uang kertas yang sama dan berlaku di
suatu negara tersebut agar memiliki nilai yang stabil dan dapat dipercaya karena dijamin oleh
negara (dengan cara awalnya negara menjamin uang kertas tersebut dengan sejumlah emas
deposit atau logam berharga lainnya yang dicadangkan setiap mencetak nominal uang tersebut,
namun belakangan tidak lagi dan jaminannya hanya atas nama negara saja atau sejumlah kecil
emas) dan dapat dipergunakan terus menerus oleh masyarakat dalam menjalankan aktivitas
perekenomiannya di negara tersebut. Dan dengan kewenangannya bank sentral mengatur
jumlah uang yang beredar tersebut agar dapat menggerakkan roda perekonomian dengan
keseimbangan yang tepat antara peredaran jumlah uang dan barang, dan dapat terus saling
mengembangkan, dengan cara tidak sampai menyebabkan kelebihan jumlah likuiditas/uang
yang beredar dalam perekonomian negara tersebut yang dapat menyebabkan inflasi (naiknya
harga-harga atau turunnya nilai uang), dan juga sebaliknya jangan sampai terjadi kekurangan
likuiditas yang dapat menyebabkan perekonomian sulit bergerak apalagi untuk berkembang.
Sedangkan Sejarah Bank Sentral ( Bank Indonesia )
Pada 1827-28, Raja Willem I menerbitkan Oktroi (Hak Ekslusif) pendirian De Javasche
Bank (DJB) untuk mengatasi permasalahan ekonomi dan keuangan di Koloni Hindia Belanda
yang timbul pasca-kebangkrutan VOC. DJB didirikan sebagai perseroan swasta dengan peran
ganda:
(1) sebagai bank sirkulasi dengan hak monopoli menerbitkan dan mengedarkan uang; dan
(2) sebagai bank komersial yang memberikan jasa keuangan perbankan pada umumnya
(general banking services).
Sebagai instrumen pemerintahan kolonial, pendirian DJB ditujukan untuk melakukan
reformasi keuangan dan menerapkan sistem moneter yang seragam di dalam wilayah Hindia