Page 50 - Tugas minggu 14 e-modul LKS - Sara Khezia Sibarani

Belanda. Oktroi I berakhir (kedaluwarsa) pada 1838. Akan tetapi, Kerajaan Belanda terus

menerbitkan Oktroi baru sampai Oktroi VIII digantikan oleh Undang-Undang DJB (DJB-Wet)
pada 1922.

Selama masa Oktroi, DJB berhasil menyelesaikan permasalahan moneter (yang
terutama ditimbulkan oleh penerbitan mata uang specie (terutama koin tembaga) secara

berlebihan) dan menerapkan standar nilai tukar emas (gold-exchange standard). Oleh karena

itu, meskipun mata uang di Pusat Kerajaan (Holandia) dan di daerah koloni tidak sama, namun
kedua mata uang tersebut dapat ditransaksikan dengan kurs 1:1. Upaya mempertahankan

kestabilan kurs tersebut sangat penting bagi persero-persero di daerah koloni, mengingat
hampir seluruh keuntungan usaha dan kelebihan dana direpatriasi ke kantor-kantor pusat

mereka di Holandia. Pada masa Oktroi VIII, DJB juga mulai memperkenalkan sistem kliring
di Batavia yang diikuti oleh 6 bank ternama masa itu: DJB, NHM Factory, Hongkong and

Shanghai Banking Corp, Chartered Bank of India, Australia and China Bank, dan De

Nederlandsche Indische Escompto Maatschappij.

Pada masa Perang Dunia I, Belanda menghentikan sementara penerapan standar nilai

tukar emas akibat menipisnya cadangan emas di Eropa. Selain itu, Kerajaan Belanda juga
mengubah secara drastis tata kelola DJB dengan menerbitkan Undang-Undang DJB (De

Javasche Bankwet) pada 1922. Berdasarkan beleid tersebut, DJB diwajibkan meminta arahan

dari Pemerintah Kerajaan dalam menjalankan kebijakan di daerah koloni. DJB juga wajib
memperoleh persetujuan dari Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk urusan-urusan

operasional tertentu. Selain itu, UU tersebut lain memperkenalkan fungsi baru kepada DJB,
yaitu sebagai agen fiskal atau pemegang kas umum pemerintahan kolonial. Beberapa

amandemen terhadap UU tersebut dilakukan setelah 1922. Akan tetapi, struktur dan tata kelola
DJB relatif tidak berubah sampai ketika Pemerintahan Revolusi Indonesia mengambil alih DJB

dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia pada 1952.

Pada tahun 1953, Undang-Undang Pokok Bank Indonesia menetapkan pendirian Bank
Indonesia untuk menggantikan fungsi De Javasche Bank sebagai bank sentral, dengan tiga

tugas utama di bidang moneter, perbankan, dan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank
Indonesia diberi tugas penting lain dalam hubungannya dengan Pemerintah dan melanjutkan

fungsi bank komersial yang dilakukan oleh DJB sebelumnya.

Pada tahun 1968 diterbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur kedudukan
dan tugas Bank Indonesia sebagai bank sentral, terpisah dari bank-bank lain yang melakukan