Page 168 - SEJARAH NASIONAL INDONESIA KELAS XI SEMESTER 1
P. 168

pejabat prefek ini diangkat dari orang Eropa. Kemudian setiap regentschap/
                 kabupaten dikepalai oleh seorang regent atau bupati yang berasal  dari kaum
                 pribumi. Namun, status bupati sampai dengan camat (yang disebut priayi)
                 sepenuhnya  menjadi  pegawai negeri (binnenland  bestuur) baru terwujud
                 setelah diterapkannya sistem Tanam Paksa pada pertengahan 1850-an).

                 Setiap bupati  ini  merupakan pegawai pemerintah  yang digaji.  Dengan
                 demikian, para bupati  ini telah kehilangan  hak jabatan yang diwariskan
                 secara  turun temurun (lihat  uraian dalam buku Taufik  Abdullah dan A.B.
                 Lapian, 2012).


                 Setiap prefek diberikan kekuasaan yang besar dan ditugasi untuk memperketat
                 pengawasan administratif dan keuangan terhadap para penguasa pribumi.
                 Ruang  gerak para penguasa pribumi  semakin  sempit. Kewibawaan yang
                 berusaha diciptakannyapun menjadi semu.


                 Dalam  struktur pemerintahan dikenal adanya  pemerintahan tertinggi,
                 semacam pemerintahan pusat. Sebagai penguasa tertinggi adalah gubernur
                 jenderal. Di tingkat pusat ini juga ada lembaga yang disebut dengan Raad
                 van Indie,  tetapi perannya cenderung sebagai dewan penasihat. Dalam
                 pelaksanaan pemerintahan juga dikenal adanya departemen-departemen
                 untuk mengatur pemerintahan secara  umum.  Beberapa departemen
                 hasil reorganisasi tahun 1866, antara lain ada Departemen Dalam Negeri;
                 Departemen Pendidikan,  Agama, dan Kerajinan; Departemen Pekerjaan
                 Umum; Departemen Keuangan; Departemen Urusan Perang; kemudian
                 dibentuk Departemen Kehakiman (1870); Departemen Pertanian (1904), yang
                 disempurnakan  menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan
                 (1911).

                 Sementara    itu,  dalam    pelaksanaan
                 pemerintahan  dalam  negeri, sangat  jelas    Untuk mendalami
                 adanya dualisme pemerintahan. Ada             mengenai struktur
                 pemerintahan Eropa (Europees bestuur)         pemerintahan di zaman
                 dan    pemerintahan    pribumi   (Inlands     kolonial Belanda di
                 bestuur). Di lingkungan  pemerintahan         Indonesia dapat dibaca,
                 Eropa ini, terdapat pejabat wilayah yang      buku Taufik Abdullah
                                                               dan A.B. Lapian (2012).
                 paling  tinggi  yakni residen. Ia memimpin    Indonesia dalam Arus
                 wilayah karesidenan.  Di seluruh  Jawa-       Sejarah
                 Madura terbagi menjadi  20 karesidenan.







                 160    Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK                                   Semester 1
   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173