Page 238 - SEJARAH NASIONAL INDONESIA KELAS XI SEMESTER 1
P. 238

Muhammad Husni Thamrin yang beranggotakan sepuluh orang yang berasal
                 dari Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Tujuan organisasi itu adalah menjamin
                 kemerdekaan Indonesia dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.


                 Penangkapan pimpinan PNI menjadi pembicaraan di kalangan Fraksi Nasional.
                 Mereka mengecam tindakan pemerintah terhadap ketidakadilan yang
                 diterapkan terhadap gerakan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Atas
                 usulan Fraksi Nasional itu volksraad meninjau ulang kebijakan pemerintah
                 kolonial. Pemerintah kemudian mengusulkan  perkara yang dituduhkan
                 kepada para pemimpin  ke pengadilan  tinggi,  bukan pengadilan  negeri.
                 Akan tetapi permintaan itu ditolak, karena masalah itu menyangkut masalah
                 perbuatan  pidana, bukan masalah pelanggaran  politik.  Jelaslah  bahwa
                 gerakan yang dilakukan oleh kaum pergerakan dianggap sebagai kejahatan
                 yang mengganggu keamanan bukan sebagai gerakan politik.


                 Fraksi Nasional juga menolak usulan pemerintah untuk memperkuat
                 pertahanan yang dapat menghabiskan biaya yang besar. Ini berarti menambah
                 kesengsaraan  rakyat karena situasi  ekonomi  saat itu sedang  mengalami
                 depresi. Menurut  Fraksi Nasional  lebih  baik biaya itu digunakan  untuk
                 meningkatkan kesejateraan rakyat.  Sementara pengawasan dalam bidang
                 politik  semakin  diperketat  dengan  adanya bermacam-macam larangan,
                 seperti  larangan  berkumpul,  pembredelan  surat kabar, dan propaganda.
                 Fraksi Nasional  juga  mendorong  anggotanya  untuk  lebih  berperan  dalam
                 Volksraad. Para nasionalis di Volksraad diminta untuk bersikap nonkooperasi.


                 Meskipun aspirasi masyarakat sudah mendapat tempat, melalui perjuangan
                 yang bersikap moderat dalam perjuangannya,  rasa tidak puas terhadap
                 pemerintah terus berkembang. Kericuhan sempat muncul dengan adanya
                 Petisi Sutardjo pada 15 Juli 1936, dalam sidang  Volksraad.  Petisi itu
                 menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan nasional dalam pergerakan
                 yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak pemerintah.
                 Situasi politik dunia saat itu,  yaitu sedang berkembangnya naziisme dan
                 fasisisme seharusnya membuat pemerintah waspada melihat bahaya yang
                 mungkin mengancam Indonesia, sehingga perlu mempererat  hubungan
                 dengan Pergerakan Nasional Indonesia.














                 230    Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK                                   Semester 1
   233   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243