Page 62 - BUKU POTENSI PAPUA BARAT
P. 62

Peluang investasi pada berbagai komoditas/sumber daya unggulan yang dibagi                                        KORIDOR PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI PAPUA BARAT
              dalam 5 Koridor Pembangunan Ekonomi Papua Barat, yaitu :



              K1 : Koridor Sorong-Bintuni               K3 : Koridor Wondama – Ransiki
              -- KEK Arar                               -- Perikanan
              -- Pelabuhan utama (Sorong)               -- Perkebunan
              -- KE Teluk Bintuni                       -- Wisata Bahari (TNL Tl. Cenderawasih)
              -- Pertambangan / Migas (LNG Tangguh)
              -- Pengolahan Sagu alam (Bioethanol)      K4 : Koridor Manokwari – Bintuni
              -- Wisata Bahari (Raja Ampat);            -- Industri Semen
                                                        -- Pertambangan (batubara)
              K2 : Koridor Fak Fak – Kaimana            -- Perkebunan
              -- Agropolitan/Peternakan Sapi (Bomberai)
              -- Pertambangan/migas                     K5 : Koridor Manokwari – Sorong
              -- Perikanan                              -- Pertambangan/migas
                                                        -- Pertanian
                                                        -- Peternakan (Sapi : Kebar)






                                                                                                                      PERIZINAN PENANAMAN MODAL

                                                                                                                        Legalitas badan usaha PMA hanya bisa      1. Pendaftaran Penanaman Modal
                                                                                                                      berbentuk perseroan (PT) yang berlokasi     2. Izin Prinsip Penanaman Modal
                                                                                                                      di Indonesia. Berbeda dengan PMDN yang      3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman
                                                                                                                      badan usahanya boleh tidak berbadan            Modal
                                                                                                                      hukum atau usaha perseorangan, maupun       4. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin
                                                                                                                      berbadan hukum berdasarkan hukum yang           Usaha Merger (Penggabungan
                                                                                                                      berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan        Perusahaan) Penanaman Modal dan
                                                                                                                      di atas, investor akan memperoleh layanan       Izin Usaha Perubahan
                                                                                                                      berupa:                                     5. Izin Lokasi
                                                                                                                        1. Pelayanan Perizinan                    6. Persetujuan Pemanfaatan Ruang
                                                                                                                        2. Pelayanan Non-perizinan                7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
                                                                                                                      Perizinan adalah bentuk persetujuan         8. Izin Gangguan (UUG/HO)
                                                                                                                      untuk melakukan penanaman modal.            9. Surat Izin Pengambilan Air Bawah
                                                                                                                      Pelayanan persetujuan ini dikeluarkan oleh       Tanah
                                                                                                                      pemerintah pusat maupun pemerintah          10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
                                                                                                                      daerah sesuai kewenangannya diatur oleh     11. Hak Atas Tanah
                                                                                                                      peraturan yang berlaku. Jenis pelayanan     12. Izin-izin lainnya dalam rangka
                                                                                                                      perizinan penanaman modal meliputi:               pelaksanaan penanaman modal









          62  Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Papua Barat                                                                                                                                        63
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67