Page 63 - BUKU POTENSI PAPUA BARAT
P. 63

Peluang investasi pada berbagai komoditas/sumber daya unggulan yang dibagi   KORIDOR PEMBANGUNAN EKONOMI PROVINSI PAPUA BARAT
 dalam 5 Koridor Pembangunan Ekonomi Papua Barat, yaitu :



 K1 : Koridor Sorong-Bintuni  K3 : Koridor Wondama – Ransiki
 -- KEK Arar  -- Perikanan
 -- Pelabuhan utama (Sorong)  -- Perkebunan
 -- KE Teluk Bintuni  -- Wisata Bahari (TNL Tl. Cenderawasih)
 -- Pertambangan / Migas (LNG Tangguh)
 -- Pengolahan Sagu alam (Bioethanol)  K4 : Koridor Manokwari – Bintuni
 -- Wisata Bahari (Raja Ampat);  -- Industri Semen
 -- Pertambangan (batubara)
 K2 : Koridor Fak Fak – Kaimana  -- Perkebunan
 -- Agropolitan/Peternakan Sapi (Bomberai)
 -- Pertambangan/migas  K5 : Koridor Manokwari – Sorong
 -- Perikanan  -- Pertambangan/migas
 -- Pertanian
 -- Peternakan (Sapi : Kebar)






             PERIZINAN PENANAMAN MODAL

               Legalitas badan usaha PMA hanya bisa      1. Pendaftaran Penanaman Modal
             berbentuk perseroan (PT) yang berlokasi     2. Izin Prinsip Penanaman Modal
             di Indonesia. Berbeda dengan PMDN yang      3. Izin Prinsip Perluasan Penanaman
             badan usahanya boleh tidak berbadan            Modal
             hukum atau usaha perseorangan, maupun       4. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin
             berbadan hukum berdasarkan hukum yang           Usaha Merger (Penggabungan
             berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan        Perusahaan) Penanaman Modal dan
             di atas, investor akan memperoleh layanan       Izin Usaha Perubahan
             berupa:                                     5. Izin Lokasi
               1. Pelayanan Perizinan                    6. Persetujuan Pemanfaatan Ruang
               2. Pelayanan Non-perizinan                7. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
             Perizinan adalah bentuk persetujuan         8. Izin Gangguan (UUG/HO)
             untuk melakukan penanaman modal.            9. Surat Izin Pengambilan Air Bawah
             Pelayanan persetujuan ini dikeluarkan oleh       Tanah
             pemerintah pusat maupun pemerintah          10. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
             daerah sesuai kewenangannya diatur oleh     11. Hak Atas Tanah
             peraturan yang berlaku. Jenis pelayanan     12. Izin-izin lainnya dalam rangka
             perizinan penanaman modal meliputi:               pelaksanaan penanaman modal









 62  Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Papua Barat                                        63
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68