Page 64 - BUKU POTENSI PAPUA BARAT

Non perizinan adalah bentuk kemudahan Ketika seorang investor akan berinteraksi
pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi dengan birokrasi penenaman modal di
mengenai penanaman modal sesuai aturan Indonesia, maka langkah yang sebaiknya
yang berlaku. Jenis pelayanan meliputi: dilakukan:

1. Fasilitas bea masuk atas impor mesin 1. Melihat peluang bidang usahanya.
2. Fasilitas bea masuk atas impor barang Caranya dengan menyesuaikan rencana
dan bahan bidang usahanya berdasarkan Peraturan
3. Usulan untuk mendapatkan fasilitas Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang
Pajak Penghasilan (PPh) Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan
4. Angka Pengenal Importir Produsen Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan
(API-P); Rencana Penggunaan Tenaga Persyaratan Di Bidang Penanaman
Kerja Asing (RPTKA); Rekomendasi Visa Modal
Untuk Bekerja (TA.01) 2. Menentukan tempat layanan (Kantor
5. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pelayanan Terpadu Satu Pintu-
(IMTA) PTSP) untuk pemrosesan perizinan
6. Insentif Daerah penanaman modal yang ruang
7. Layanan informasi dan layanan lingkupnya lintas provinsi, bidang usaha
pengaduan penting, serta penanaman modal
yang menggunakan modal asing maka
Kantor PTSP BKPM dapat menjadi
pilihannya. Sementara kantor PTSP
daerah (sesuai wilayah proyek) dapat
memproses perizinan penanaman
modal yang menggunakan modal
dalam negeri atau bidang usaha lainnya
yang mendapat pelimpahan dari BKPM.
Apabila pemrosesan perizinan dan non-
perizinan tidak saling berkaitan, investor Photo: Raja Ampat Biodiversity /Flickr
dapat mengajukan permohonan
perizinan melalui SPIPISE (Sistem
Pelayanan Informasi dan Perizinan
Investasi Secara Elektronik).

Photo by: erfin3000/Flickr
Photo by: hamid r/Flickr

64 Potensi dan Peluang Investasi Provinsi Papua Barat 65