Page 33 - E-MODUL bag 1
P. 33
Back to Peta Konsep
(3) Laba dari BUMD dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan seperti
deviden, laba, dan penjualan saham milik daerah.
(4) Lain-lain PAD yang Sah, meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat
dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; serta keuntungan selisih nilai tukar
rupian terhadap mata uang asing ataupun bentuk lain sebagai akibat penjualan
dan/atau pengadaan barang dan jasa oleh daerah
b. Dana Perimbangan
Dana perimbangan merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan
ke daerah untuk membiayai keperluan daerah dalam upaya desentralisasi keuangan.
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah, dana perimbangan meliputi:
(1) Dana Bagi Hasil (DBH), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang
dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase untuk mendanai kebutuhan
daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
(2) Dana Alokasi Umum (DAU), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
(3) Dana Alokasi Khusus (DAK), yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu
mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
c. Pinjaman Daerah
Pinjaman daerah merupakan transaksi yang menimbulkan kewajiban kepada
pihak lain sebagai alternative pembiayaan APBD yang digunakan untuk menutup
kekurangan kas daerah. Pinjaman daerah dapat bersumber dari pemerintah pusat,
pemerintah daerah lain, lembangan keuangan bank maupun bukan bank, serta
masyarakat (berupa obligasi daerah yang diterbitkan untuk masyarakat di pasar
modal).
d. Lain-lain Pendapatan
Pendapatan ini berasal dari hibah tidak mengikat, bagi hasil pajak dari provinsi
ke kabupaten/kota, dana penyesuaian, dana otonomi khusus, dana darurat, bantuan
E-Modul Ekonomi kelas XI
25
