Page 102 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang
P. 102

3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Pelayanan
                         30 - 60 Menit
                   5.  Biaya/Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Dokter Spesialis
                   1.  Dasar Hukum
                         UU No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298, Tambahan
                          Lembaran Negara RI No 5607)
                         PP No 32 Th 1996 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 1996 No 49, Tambahan
                          Lembaran Negara RI No 3637)
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
                         Pemohon  berkonsultasi  dengan  petugas  di  counter  dengan  membawa  bahan-bahan  yang
                          akan di konsultasikan
                         Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
                   4.  Jangka Waktu Pelayanan
                         30 - 60 Menit
                   5.  Biaya/Tarif
                         Rp. 0 (Nol) Rupiah


               Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Prawat Gigi
                   1.  Dasar Hukum
                         Undang-undang No 36 Th 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th
                          2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063)
                         Undang-undang No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298,
                          Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)
                         Peraturan Pemerintah No 32 Th 1996 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 1996
                          No 49, Tambahan Lembaran Negara RI No 3637)
                   2.  Persyaratan
                         Persyaratan  disesuaikan  dengan  apa  yang  akan  dikonsultasikan  oleh  pemohon.  Jika
                          diperlukan  agar membawa  berkas  persyaratan  izin/rekomendasi  seperti  persyaratan  yang
                          ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
                   3.  Sistem, Mekanisme dan Prosedur
                         Pemohon mengambil nomor antrian
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107