Page 97 - Standar Pelayanan MPP Pandeglang

Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Operasional Klinik
1. Dasar Hukum
 Undang-undang Nomor 36 Th 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Th 2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063)
 Undang-undang Nomor 36 Th 2014 tentang Tenaga Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No 5044)
 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Th 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara RI Th 2018 No 90, Tambahan Lembaran
Negara RI No 6215)
 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Th 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan
 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 381/Menkes/SK/III/2007 tentang Kebijakan Obat
Tradisional Nasional
 Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 26 Th 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 Pemohon mengambil nomor antrian
 Pemohon berkonsultasi dengan petugas di counter dengan membawa bahan-bahan yang
akan di konsultasikan
 Pemohon Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) jika konsultasi telah selesai
4. Jangka Waktu Penyelesaian
 30 - 60 Menit
5. Biaya/Tarif
 Rp. 0 (Nol) Rupiah

Konsultasi Rekomendasi Teknis Izin Praktik Bidan
1. Dasar Hukum
 Undang-undang No 36 Th 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Th
2009 No 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5063)
 Undang-undang No 36 Th 2014 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 2014 No 298,
Tambahan Lembaran Negara RI No 5607)
 Peraturan Pemerintah No 32 Th 1996 ttg Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Th 1996
No 49, Tambahan Lembaran Negara RI No 3637)
2. Persyaratan
 Persyaratan disesuaikan dengan apa yang akan dikonsultasikan oleh pemohon. Jika
diperlukan agar membawa berkas persyaratan izin/rekomendasi seperti persyaratan yang
ada dalam SP Izin terkait di DPMPTSP